Otonomi Daerah bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat, dari daerah-daerah baru yang ada yang tercipta melalui pemekaran daerah di harapakan ada daerah pusat ekonomi baru yang bisa berkembang dan dapat memenuhi tuntutan perekonomian khususnya di indonesia. Daerah yang ada saat ini dapat menciptakan daerahnya sendiri sesuai dengan karater dan kemampuan yang mereka miliki, dan berkembang sehingga dapat membawa perubahan bagi masyarakatnya, sehingga dalam usaha tersebut tidak terlepas dari bentuk pemerintahaan yang mau berinovasi dan berkreasi untuk menciptakan suatu bentuk tatanan hidup baru yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan yang hendak di capai oleh daerah tersebut.
Dalam menjalankan roda pemerintahan untuk menciptakan daerah yang bisa beinovasi dan berkreasi dalam usahanya mensejahterakan masyarakat dibutuhkan suatu kepemimpinan yang kuat untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan, kepemimpinan yang dilaksankan oleh kepala daerah dilatar belakangi oleh bidang yang pernah mereka jalani, maksudnya yang bidang pekerjaan yang pernah mereka jalani, kepemimpinan di indonesia terbagi dalam beberapa bentuk menurut latar belakang pekerjaannya, pada era Pilkada Langsung saat ini, Kepala Daerah bisa berasal dari berbagai Latar Bidang, baik birokrasi, wiraswasta, swasta, TNI/Polri dll. sehingga hal ini yang akan membawa pengaruh besar bagi bentuk kepemimpinan meraka nantinya pada saat mereka menjadi Kepala Daerah.
Kepemimpinan merupakan kegiatan manajareial dalam usaha organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah di tetapkan bersama-sama, dari beberapa survei yang dilakukan kepemimpinan yang di terapkan oleh Kepala Daerah masih banyak yang menerapkan bentuk dan gaya kepemimpinan demokratis, penerapan kepemimpinan institusional, yang hanya mengandalakan penuh organisasi dalam mewujudakan tujuan terseebut tanpa arah dan sasaran jelas yang akan dicapai. meski pun Visi dan Misi telah ditetapkan dengan baik, keinginan untuk mengartikan secara tepat masih belum tercipta.
Gaya kepemimpinan yang demokratis banyak di gunakan oleh Kepala Daerah yang berlatar belakang birokrasi seperti, PNS dan TNI/Polri, sedangkan kepemimpinan institusional banyak diterapkan Kepala Daerah yang berasal dari Wirausaha dan Swasta. perbedaan kepemimpinan ini tidak kunjung juga membawa perubahan bagi perkembangan penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam meningkatkan sekejahteraan masyarakat.
Di butuhkan Kepemimpinan yang tepat dalam melaksanakan roda pemerintahaan di daerah. bukan hanya dibuthkan kepemimpinan yang demokratis dan institusioanl yang hanya mampu menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan koridor-koridor pemerintahan yang ada tapi dibutuhkan kepemimpinan yang mampu berinovasi dan kreasi dalam penyelenggaraan pemerintahaan demi teciptanya kesejahteraan masyarakat, kepemimpinan yang telah ada yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah perlu di dukung kepemimpinan yang visioner yang mampu menciptakan dan mengartilkulasikan visi yang relistis dapat dipercaya, dan menarik tantangan masa depan penyelenggaraan pemerintahaan daerah yang sedang tumbuh dan meningkat dibanding saat ini. diharapkan kepemimpinan bisa dapat langsung memberikan pengaruh pada organisasi dalam penyelengggaraan pemerintahan dan apa yang menjadi tujuan dari Otonomi Daerah yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarkat melalui kepemimpinan visioner ini bisa menjadi titik tolak bagi penataan dan perubahan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan tersebut.
